Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa kinerja petugas yang menangani persoalan narkoba belum berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh mafia narkoba. Menurutnya, masih banyak kendala dan tantangan berat yang harus dihadapi.

“Oleh karenanya, Komisi III DPR meminta atensi atau perhatian yang besar dalam sektor penganggaran bagi lembaga terkait,” ucap legislator yang akrab disapa Habib itu saat Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (30/7/2018).

Dikatakan politisi PKS itu, pihaknya berharap agar lembaga-lembaga pemerintah di daerah yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR RI dapat bekerja secara maksimal dalam menangani masalah narkoba.

Pada kesempatan itu, Habib juga menyampaikan beberapa permasalahan klasik yang kerap dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di Indonesia, yakni masalah pengendalian peredaran narkoba dari atau di dalam Lapas, persoalan over capacity, masalah makan, maupun masalah sarana dan prasarana.

“Peristiwa di Lapas Sukamiskin menjadi percontohan, bahwa sesungguhnya kejadian itu merupakan gunung es, dan (kejadian ini) bukan hanya terjadi di Sukamiskin, mungkin juga terjadi di lapas-lapas yang ada di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Habib menyampaikan bahwa hingga saat ini lapas seringkali menjadi narasumber suplai narkoba, selain itu ada pula persoalan yang terkait kemudahan akses masuknya alat komunikasi ke dalam lapas.

“Sementara pada lembaga Kejaksaan, ada masalah penting yang akan kita dalami yakni menyangkut masalah kasus tanah di lapangan udara di Makassar dan masalah korupsi di Kajati. Kita berharap dalam kunjungan fungsi pengawasan ini  akan ada perbaikan kinerja pada mitra Komisi III,” tandas Habib.

Terkait masalah anggaran yang selalu menjadi keluhan para mitra kerja Komisi III DPR RI di daerah, Habib berkomitmen akan menjadikannya sebagai rekomendasi untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

“Kita akan memberi perhatian serius untuk menambah fasilitas-fasilitas (yang diperlukan) tersebut. Karena setiap kali Komisi III melakukan kunjungan kerja, kita juga selalu mempertanyakan apa yang menjadi kebutuhan dan kekurangan terkait masalah sarana dan prasarana pendukung kinerja bagi para mitra kerja kita di daerah,” papar Habib.

Habib juga sempat mengatakan bahwa Komisi III DPR RI merasa ada kejanggalan atas kasus lolosnya suplai narkoba dari pantauan aparat berwenang dalam jumlah yang cukup besar di Sulsel.

“Kita melihat, mengapa Badan Narkotika Provinsi (BNP) di Sulawesi Selatan sampai mengalami 190 kali lolos masalah narkoba, dan suplainya 4 kilogram perbulan. Ini menjadi catatan besar buat kita, apa yang sebenarnya terjadi,” pungkas politisi dapil Kalsel itu. (as/sf)